Koreografi Perampasan: Membaca Gagasan Widhyanto Muttaqien tentang Kuasa, Ruang Hidup, dan Keadilan Sosial

Di tengah maraknya buku tentang pembangunan, lingkungan, dan konflik agraria, Koreografi Perampasan: Menggugat Kuasa, Ruang, dan Meja Makan karya Widhyanto Muttaqien hadir dengan sudut pandang yang berbeda. Buku ini tidak sekadar berbicara tentang sengketa tanah atau konflik sumber daya alam, melainkan mencoba memperlihatkan bagaimana perampasan berlangsung secara sistematis, berlapis, dan sering kali tersembunyi di balik bahasa pembangunan, investasi, hingga tata kelola yang dianggap modern.

Judulnya sendiri menarik. Kata koreografi mengisyaratkan bahwa perampasan bukanlah peristiwa spontan. Ia merupakan rangkaian gerak yang teratur, melibatkan banyak aktor, aturan, narasi, dan kepentingan. Seperti sebuah pertunjukan tari, setiap pihak memainkan perannya masing-masing sehingga hasil akhirnya tampak wajar, legal, bahkan dianggap sebagai kemajuan.

Perampasan yang Tidak Selalu Tampak

Salah satu kekuatan utama buku ini adalah kemampuannya mengajak pembaca melihat bahwa perampasan tidak selalu berbentuk penggusuran paksa atau konflik terbuka. Dalam banyak kasus, perampasan justru hadir melalui dokumen resmi, sertifikasi, izin usaha, kebijakan tata ruang, hingga proyek pembangunan yang diklaim membawa manfaat bagi masyarakat.

Widhyanto mengajak pembaca mempertanyakan siapa yang sebenarnya memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut, dan siapa yang harus menanggung biayanya. Pertanyaan ini penting karena sering kali masyarakat lokal kehilangan akses terhadap tanah, air, hutan, pesisir, atau ruang hidup yang selama puluhan tahun menjadi basis kehidupan mereka. Tema ini sejalan dengan banyak tulisan Widhyanto di lingkungan Perkumpulan Creata yang menyoroti konflik agraria, alih fungsi lahan, hingga ketimpangan penguasaan sumber daya alam.

Dalam perspektif buku ini, pembangunan bukan semata persoalan ekonomi. Pembangunan juga merupakan arena perebutan kuasa. Siapa yang berhak menentukan masa depan suatu wilayah? Siapa yang berhak mendefinisikan kemajuan? Dan siapa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan bahwa suatu kawasan harus berubah fungsi?

Dari Ruang Hidup ke Meja Makan

Bagian paling menarik dari buku ini adalah penggunaan istilah "meja makan" dalam subjudulnya.

Bagi banyak penulis, konflik agraria biasanya berhenti pada persoalan lahan. Namun Widhyanto mendorong pembahasan lebih jauh. Ketika ruang hidup dirampas, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya tanah. Dampaknya masuk ke dapur rumah tangga, memengaruhi pendapatan keluarga, pola konsumsi, bahkan kualitas makanan yang tersedia di meja makan.

Dengan kata lain, konflik agraria bukan sekadar persoalan kepemilikan aset, melainkan persoalan keberlanjutan hidup manusia.

Pendekatan ini membuat buku terasa dekat dengan pengalaman sehari-hari pembaca. Isu yang sering dianggap teknis dan jauh—seperti izin konsesi, tata ruang, atau investasi skala besar—ditunjukkan memiliki hubungan langsung dengan kehidupan keluarga biasa.

Kritik terhadap Kekerasan yang Dianggap Legal

Tema lain yang cukup kuat adalah kritik terhadap apa yang dapat disebut sebagai kekerasan yang dilegalkan.

Widhyanto tampaknya tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang selalu netral. Dalam banyak kasus, hukum justru menjadi instrumen yang digunakan untuk mengukuhkan ketimpangan. Sertifikat, izin, peta, dan dokumen administratif dapat berubah menjadi alat legitimasi bagi proses yang pada dasarnya menghilangkan hak masyarakat.

Pandangan ini sejalan dengan perdebatan akademik mengenai konflik agraria dan pembentukan batas-batas wilayah yang sering kali menentukan siapa yang diakui dan siapa yang disingkirkan dalam pengelolaan sumber daya alam.

Melalui pendekatan tersebut, buku ini mengajak pembaca untuk tidak hanya melihat hasil akhir suatu kebijakan, tetapi juga proses pembentukan pengetahuan dan legitimasi di baliknya.

Gaya Penulisan yang Reflektif

Dari karakter tulisan-tulisannya yang telah dipublikasikan sebelumnya, Widhyanto dikenal tidak menulis dengan gaya akademik yang kaku. Ia menggabungkan analisis kebijakan, refleksi sosial, pengalaman lapangan, dan kritik budaya menjadi narasi yang relatif mudah diikuti pembaca umum.

Karena itu, Koreografi Perampasan lebih tepat dibaca sebagai kumpulan esai reflektif-kritis daripada buku teori yang penuh terminologi akademik.

Kelebihan pendekatan ini adalah buku menjadi lebih hidup. Pembaca tidak hanya memperoleh data atau argumentasi, tetapi juga diajak memahami dimensi kemanusiaan dari setiap konflik yang dibahas.

Rekam Jejak Widhyanto Muttaqien

Untuk memahami buku ini, penting pula melihat rekam jejak penulisnya.

Selama beberapa tahun terakhir, Widhyanto aktif menulis tentang isu agraria, lingkungan, pesisir, pembangunan berkelanjutan, ekonomi karbon, keadilan sosial, dan hak-hak masyarakat yang terdampak proyek pembangunan. Tulisan-tulisannya banyak dipublikasikan melalui jaringan Perkumpulan Creata.

Beberapa tema yang konsisten muncul dalam karya-karyanya antara lain:

• Ketimpangan penguasaan tanah.
• Alih fungsi lahan pertanian.
• Konflik agraria dan hak masyarakat adat.
• Kritik terhadap praktik greenwashing.
• Keadilan ekologis.
• Hubungan antara konstitusi, sumber daya alam, dan hak warga negara.

Dari tema-tema tersebut terlihat bahwa Widhyanto bukan sekadar pengamat kebijakan. Ia mencoba membangun kritik yang menghubungkan persoalan lingkungan dengan struktur kekuasaan yang lebih luas.

Kekuatan penulis terletak pada kemampuannya membaca isu lingkungan bukan hanya sebagai persoalan teknis, tetapi juga sebagai persoalan etika, politik, dan keadilan sosial.

Signifikansi Buku Ini

Di Indonesia, diskusi mengenai pembangunan sering terjebak dalam dua kutub: mendukung atau menolak proyek tertentu. Koreografi Perampasan menawarkan jalan yang berbeda.

Buku ini mengajak pembaca melihat mekanisme yang bekerja di balik berbagai proyek pembangunan. Ia mengingatkan bahwa pertanyaan paling penting bukan sekadar "apakah pembangunan diperlukan?", melainkan "untuk siapa pembangunan dilakukan?" dan "siapa yang menanggung konsekuensinya?"

Dalam konteks Indonesia yang masih menghadapi konflik agraria, alih fungsi lahan pertanian, ekspansi industri ekstraktif, dan berbagai proyek strategis berskala besar, pertanyaan-pertanyaan tersebut tetap relevan.

Kesimpulan

Koreografi Perampasan adalah buku yang mengajak pembaca membaca ulang hubungan antara kuasa, ruang hidup, dan kehidupan sehari-hari. Kekuatan utamanya bukan pada penyajian teori yang rumit, melainkan pada kemampuannya memperlihatkan bagaimana keputusan yang tampak jauh dari kehidupan masyarakat ternyata berujung pada sesuatu yang sangat dekat: makanan di meja makan dan keberlangsungan hidup keluarga.

Bagi aktivis lingkungan, mahasiswa ilmu sosial, pegiat agraria, jurnalis, maupun pembaca umum yang ingin memahami wajah lain pembangunan di Indonesia, buku ini menawarkan perspektif yang tajam dan layak diperbincangkan. Melalui buku ini, Widhyanto Muttaqien menegaskan bahwa perampasan bukan sekadar soal tanah yang berpindah tangan, tetapi juga tentang siapa yang berhak menentukan masa depan suatu ruang hidup.